Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 telah dilaksanakan. Peserta rekrutmen yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi CPNS dan mulai melaksanakan tugas Terhitung Mulai Tanggal (TMT) paling lambat TMT 1 Juni 2025.
Saat ini, sejumlah instansi masih dalam proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP), sementara beberapa instansi lainnya sudah melaksanakan penyerahan SK dan mulai mempekerjakan CPNS yang sudah dilantik.
Sebanyak 3.963.832 peserta melamar pada 246.390 jabatan yang dibuka pada laman SSCASN. Namun hingga akhir seleksi, sebanyak 67.960 formasi CPNS 2024 yang belum terisi.
📌 1.967 CPNS Mengundurkan Diri
Zudan Arif Fakrulloh selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan bahwa 1.967 peserta yang mengundurkan diri disebabkan adanya optimalisasi. Optimalisasi sendiri merupakan upaya pemerintah untuk menghindari kekosongan formasi.
“Optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi,”
ungkap Zudan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa 22 April 2025
Terdapat 5 instansi dengan pengunduran diri peserta hasil optimalisasi terbanyak, yakni:
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebanyak 640 CPNS
- Kementerian Kesehatan 575 CPNS
- Kementerian Komunikasi dan Informatika 154 CPNS
- Badan Pengawas Pemilihan Umum 131 CPNS
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 121 CPNS
Terdapat 1000 Formasi CPNS DKI Belum Terisi
Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan, ada 1.000 formasi CPNS yang belum terpenuhi. Sebanyak 4.413 formasi CPNS yang dibuka, sebanyak 3.413 formasi CPNS yang sudah terpenuhi. Sehingga masih ada 1.000 formasi CPNS yang masih kosong.
Menurut Pramono, kekosongan formasi disebabkan karena persyaratan rekrutmen CPNS yang dinilai sulit.
202 Formasi CPNS Provinsi Papua Selatan Kosong
Kepala BKPSDM Papua Selatan, Alberth Rapami mengutarakan bahwa setelah dilakukan evaluasi terdapat 202 formasi yang tidak terisi. Adapun sebab kosongnya formasi ini dikarenakan peserta seleksi sudah gagal sebelum mengikuti tes karena beberapa sebab seperti terlambat melakukan registrasi dan tidak datang sama sekali, bahkan ada juga yang sudah berpulang.
Terdapat 60 Formasi Kosong di Pemda DIY
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hary Setiawan menyampaikan bahwa 318 CPNS sudah menerima SK Pengangkatan, namun masih ada 60 formasi yang tidak terisi. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor seperti gagal memenuhi syarat administrasi, passing grade tidak tercapai, pemberkasan tidak lengkap, hingga mengundurkan diri.
Sebanyak 23 Formasi Kosong di Pemkot Balikpapan
CPNS hasil seleksi tahun 2024 di Pemkot Balikpapan sudah mulai aktif melaksanakan tugas di Perangkat Daerah di Balikpapan. Ada 57 CPNS yang lulus hingga tahap akhir. Namun demikian, terdapat 23 formasi yang masih kosong. Hal ini dikarenakan memang dari awal tidak ada yang mendaftar pada formasi tersebut.
10 Dokter CPNS di Muara Enim Mengundurkan Diri
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, melaporkan bahwa sebanyak 10 CPNS Dokter Ahli Pertama yang mengundurkan diri merupakan hasil dari optimalisasi. Alasan pengunduran diri disebabkan karena jarak tempat tugas yang dirasa terlalu jauh.
Formasi Kosong di Lumajang Sebanyak 7 Formasi
Pemerintah Kabupaten Lumajang membuka sebanyak 107 formasi pada CPNS 2024, dengan rincian
- 42 formasi tenaga kesehatan dan
- 65 formasi tenaga teknis.
Adapun 7 formasi yang kosong diantaranya adalah 6 formasi tenaga kesehatan dan 1 formasi tenaga teknis. Formasi yang kosong ini memang tidak ada yang mendaftar sejak pembukaan seleksi.
Masih banyak lagi formasi CPNS yang belum terisi di beberapa instansi. Kekosongan formasi tersebut nantinya akan kembali diajukan pada rekrutmen CPNS periode selanjutnya. Namun hal itu tentu harus menunggu arahan dari Pemerintah yang berwenang.